VIRALNEWS.ID - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyoroti permintaan partai politik pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Airlangga mengajak semua pihak untuk bersikap realistis dan mempertanyakan tujuan penggunaan hak angket tersebut.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (26/2/2024), Airlangga menyatakan, "Kita harus lihat, apa yang ingin dicapai (dari hak angket)? tapi kita kan harus realisitis. Pemilu ini kan landslide kemenangan tinggi."
Airlangga menegaskan bahwa partai politik sudah menerima hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ia meminta agar partai politik tidak memaksakan tindakan yang dianggap kurang tepat, seperti menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Parpol kan juga menerima hasil pemilu legislatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta. Jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih. Jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat," ungkapnya.
Airlangga juga mengingatkan bahwa saat ini mayoritas partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berada di parlemen. Terlebih lagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menjadi anggota kabinet Jokowi.
"Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Yang mendukung Presiden Jokowi kan mayoritas (di DPR). Ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi. Kita harus lihat dalam konteks itu," tegas Airlangga.
Airlangga menyimpulkan bahwa apabila Golkar tidak mendukung hak angket, belum tentu partai politik lain akan mendukungnya.