VIRALNEWS.ID - Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengungkapkan pandangannya terkait perlunya perjanjian antara partai pendukung calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terkait hak angket.
Hermawi menyatakan bahwa jika hanya Partai NasDem yang bergerak, pelaksanaan hak angket tidak akan dapat dilakukan. Terlebih lagi, usulan hak angket pertama kali diajukan oleh Ganjar.
"Jika hanya mengusulkan 25 anggota dewan, dua fraksi kami bisa. Namun, kita tidak ingin bekerja setengah-setengah. Harus ada ketegasan, komitmen, dan respons positif. Ini adalah ide dari mereka, dan kepentingan kita sama. Kita ingin menanggapi keluhan dan tudingan rakyat. Mari kita buktikan bersama-sama," ujar Hermawi kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Untuk itu, Hermawi mengusulkan adanya perjanjian dengan partai politik yang mendukung Ganjar-Mahfud, terutama PDI-P. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan antara kata-kata dan tindakan.
"Ketika kita bertemu, kita akan memiliki proposal kesepakatan. Kata dan perbuatan harus konsisten, agar suara kita bersatu selama proses angket. Oleh karena itu, diperlukan semacam traktat atau perjanjian. Jika perlu, kita notarialkan, dan jika perlu, kita beri tahu masyarakat, sehingga tidak ada kebohongan di antara kita," tambahnya.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyatakan bahwa hak angket akan diajukan secara serius di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Mahfud menyebut bahwa naskah akademik terkait hak angket sudah disiapkan.
"Saya membaca bahwa rancangan angket itu sudah serius dan sudah jadi. Saya sudah memiliki naskah akademik yang tebal, lebih dari 75 halaman, yang sudah saya baca," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Mahfud memastikan bahwa hak angket akan dilaksanakan, karena sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menjadi inisiator hak angket.