VIRALNEWS.ID - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengenai pembebasan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mereka menuntut penjelasan apakah pembebasan lahan tersebut dilakukan secara persuasif atau tidak.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (25/3/2024), anggota DPR dari PDIP, Cornelis, mempertanyakan apakah penyelesaian pembangunan IKN melibatkan pembebasan tanah.
Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait luasnya tanah yang harus dibebaskan dalam waktu yang relatif singkat.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi II fraksi PKB, Yanuar Prihatin. Yanuar menekankan perlunya Menteri ATR memperhatikan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam proses pembangunan IKN.
AHY menjelaskan bahwa tanah seluas 2.086 hektar tidak lagi berada di bawah kewenangan ATR/BPN. Namun, ia menegaskan bahwa akan ada penyerahan dampak sosial kemasyarakatan di dua lokasi terdampak pada hari berikutnya.
Meskipun tanah seluas 2.086 hektar memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan, AHY menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar bahwa Otoritas IKN akan menyerahkan program dampak sosial kemasyarakatan di Sepaku serta pembangunan jalan bebas hambatan di ruas 6A dan 6B.
AHY menegaskan bahwa relokasi masyarakat sekitar tidak akan dilakukan dengan cara yang kasar dan bahwa pihaknya akan mengutamakan pendekatan yang humanis.
Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY juga menekankan pentingnya menjaga agar masyarakat yang terkena dampak pembangunan tidak merasa terpinggirkan dan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dalam proses relokasi.
Dengan demikian, pembahasan di rapat antara anggota Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN tersebut menggarisbawahi pentingnya transparansi dan pendekatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam pembangunan IKN.