VIRALNEWS.ID - Pemimpin Partai Bulan Bintang (PBB), Masrur Ansah, mengungkapkan harapannya agar partainya mendapatkan jatah kursi di dalam kabinet pemerintahan.
Meski belum ada nama yang disiapkan, PBB akan memberikan prioritas kepada Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.
“Samai saat ini belum ada nama yang dikeluarkan dari PBB, tetapi yang paling utama adalah Pak Yusril. Meskipun kami memahami hak prerogatif dari Presiden yang terpilih,” ungkap Masrur Ansah dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H, yang diselenggarakan di DPP PBB, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/4/2024).
Masrur menjelaskan bahwa hingga saat ini, informasi yang didengarnya adalah bahwa Yusril akan mendapatkan kursi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Dia menegaskan, dua posisi menteri tersebut bukanlah bidang yang baru bagi Yusril.
Ya, sampai saat ini, isu tersebut masih beredar, ada Menkopolhukam, ada Menteri Hukum dan HAM, itu adalah isu yang beredar. Meski sebagian besar informasi tersebut telah di bidangnya, ujar Masrur.
Lebih lanjut, Masrur menilai wajar jika terdapat partai di luar koalisi yang bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Namun, dia juga mengingatkan agar partai-partai dalam koalisi Prabowo tidak terlupakan dalam pembagian kursi kabinet jika ada partai lain yang bergabung.
"Memang wajar jika partai bergabung, karena dibangun untuk mencari kekuasaan. Apapun partainya, meskipun sebelumnya berseberangan, saat ini merapat. Namun, jangan sampai partai yang sebelumnya berkoalisi terlupakan karena ada partai lain yang bergabung," paparnya.
“Kami berharap mendapatkan posisi menteri, wakil menteri, duta besar, atau posisi di badan-badan perusahaan. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tambah Masrur.
Masrur juga berbicara mengenai pentingnya oposisi dalam sebuah pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan.
“Oposisi sangat penting agar terjadi pengawasan. Oposisi yang sehat bukan hanya sekadar membayangkan tanpa memberikan solusi,” tandasnya.