VIRALNEWS.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan bahwa kecelakaan bus pariwisata di Ciater, Subang, tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang kegiatan study tour.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari hak anak untuk mendapatkan pendidikan melalui metode pembelajaran di luar kelas.
"Pelarangan oleh pemerintah daerah bisa menyebabkan anak-anak kehilangan haknya untuk belajar melalui rekreasi edukatif," kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Pribudiarta Nur Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Pribudiarta menjelaskan, study tour mampu memperkaya pengalaman pendidikan anak dan memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan keaktifan dengan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengelola.
"Tragedi di Ciater harus menjadi pelajaran berharga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tanpa menghalangi anak-anak lain mendapatkan hak mereka," ujar Pribudiarta Nur Sitepu.
KemenPPPA mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama dalam memastikan keselamatan dan keamanan anak selama kegiatan study tour. Dengan aturan yang jelas, pengawasan ketat, dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan tragedi seperti di Ciater tidak terulang kembali.
Peran penting dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan sekolah, sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan anak.
"Peran pemerintah daerah sangat penting, khususnya dalam menerbitkan aturan ketat bagi perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi harus melakukan pengawasan ketat terhadap kelayakan fisik kendaraan, termasuk suku cadang, kondisi armada, serta kelayakan sopir bus," tegasnya.