VIRALNEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan restu atas pengunduran diri Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah tersebut diikuti oleh wakilnya, Dhony Rahajoe, yang juga melepaskan posisinya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai bahwa mundurnya kedua pejabat ini merupakan kritik besar bagi Pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, percepatan yang mengabaikan pertimbangan matang dapat menimbulkan masalah.
"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Struktur tanahnya sangat tidak stabil," ujar Hasto usai mengikuti kuliah umum di Universitas Indonesia, Senin (3/6/2024).
Hasto menambahkan bahwa kurangnya kemampuan dalam memperoleh sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan akan menimbulkan berbagai permasalahan.
"Pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami keterlambatan, apalagi ini pembangunan ibu kota negara," ungkapnya.
Pada Rakernas PDIP kemarin, Hasto juga mengkritisi status tanah pada pembangunan IKN dan menyarankan agar pembangunan ini memperhatikan hukum-hukum adat.
"Mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya adalah bagian dari perencanaan yang tidak matang, dan ini sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi," jelas Hasto.
Hasto menilai, perintah dari pusat yang harus dijalankan tanpa ruang untuk perencanaan yang matang, menjadi penyebab alami pengunduran diri tersebut.
"Ini akibat dari perencanaan yang tidak matang dan terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang sangat besar, yang membuat mereka mundur," tegas Hasto.
Ketika ditanya mengenai pengangkatan kembali Kepala dan Wakil Kepala Otorita secara definitif, apakah akan dilakukan di bawah kepemimpinan Jokowi atau Prabowo, Hasto enggan berkomentar.
Menurutnya, perencanaan ibu kota negara yang melibatkan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan detail. "Tidak bisa dengan terburu-buru, dampaknya seperti itu," kata Hasto.