VIRALNEWS.ID, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menanggapi vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ia menilai vonis tersebut tidak adil, mengingat tokoh kunci dalam kasus tersebut, Harun Masiku, belum juga ditangkap.
Hasto dinyatakan bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku.
Namun, Djarot menilai vonis terhadap Hasto tidak berdasar karena tidak ditemukan fakta keterlibatan langsung.
“Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku itu. Jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktik dari politisasi hukum,” ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Ia menyebut kasus yang menjerat Hasto sarat dengan muatan politik. Meski demikian, Djarot tetap menghargai putusan hakim.
“Ini persoalan politik. Pak Sekjen itu menjadi tahanan politik. Karena berbeda pandangan dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-carilah kesalahannya,” katanya.
Terkait posisi Hasto di partai, Djarot menegaskan tidak ada perubahan hingga saat ini. Ia menyebut keputusan terkait posisi Sekjen akan diputuskan melalui Kongres PDIP.
“Kalau posisi Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa PDIP memiliki mekanisme organisasi yang kuat dan tidak tunduk pada tekanan politik luar.
“Kita punya aturan main sendiri di partai. Jadi, tidak bisa asal mengganti posisi Sekjen tanpa proses yang jelas,” katanya.
Djarot pun mendesak penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, serta mendorong aparat penegak hukum segera menangkap Harun Masiku yang masih buron.
“Kalau memang ingin membenahi masalah ini, ya tangkap dulu Harun Masiku. Jangan sampai hukum hanya tajam ke satu pihak saja,” pungkasnya. (lil)