VIRALNEWS, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, mendapat desakan dari DPR untuk memberlakukan pajak lebih tinggi kepada 60 keluarga yang disebut menguasai hampir setengah tanah bersertifikat di Indonesia.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, dalam rapat bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Deddy menilai, keterbukaan data soal ketimpangan penguasaan tanah harus diikuti dengan kebijakan berkeadilan, salah satunya melalui instrumen pajak.
“Pak Menteri, saya senang mendengar Bapak menyampaikan tanah di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga. Artinya negara mulai jujur kepada rakyat,” ujar Deddy.
Menurutnya, jika data tersebut tidak ditindaklanjuti, justru akan memicu kemarahan rakyat kecil yang selama ini hidup dalam ketidakadilan agraria. Ia pun mendesak Nusron segera merancang kebijakan pajak progresif yang membebani para penguasa lahan tersebut.
“Mereka sudah sangat kaya, saatnya negara mengambil untuk mendistribusikannya kepada rakyat,” tegasnya.
Deddy juga mengingatkan agar kebijakan tidak salah sasaran, mencontohkan kasus di Pati, Jawa Tengah, di mana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru menimpa rakyat kecil hingga memicu kericuhan.
Sebelumnya, Nusron mengungkapkan bahwa 48 persen dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat di Indonesia dikuasai hanya oleh 60 keluarga.
“Kalau di-tracking siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga,” ujarnya saat acara di Jakarta Selatan, 13 Juli lalu.
Nusron menilai dominasi lahan oleh segelintir pihak menjadi penyebab kemiskinan struktural di Indonesia akibat kebijakan masa lalu yang tidak berpihak pada rakyat. Ia mengaku telah menerima arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan agraria berlandaskan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
Hingga kini, Nusron belum membeberkan identitas 60 keluarga penguasa tanah tersebut. (lil)