VIRALNEWS.ID - Ganjar Pranowo, calon Presiddn Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memberikan tanggapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ganjar, kritik adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi.
“Ya nggak apa-apa, yang pengin kritik boleh, orang demokrasi,” ujar Ganjar kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023).
Ganjar menjelaskan bahwa kritik adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam sistem demokrasi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pidato politik mengenai perubahan dan perbaikan.
Dalam pidatonya, AHY menampilkan tindakan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan dan menteri yang terlibat dalam bisnis.
"Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan," kata AHY pada Jumat (14/7).
AHY juga telah merusak tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin negara. Sikap, tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara hanya akan membuat demokrasi mundur.
“Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat korupsi dari pemimpin negara dalam Pemilu 2024 mendatang. Jika korupsi melibatkan pejabat negara dan dianggap tidak adil, maka nasib demokrasi kita berada dalam bahaya,” ujar AHY.
AHY juga menghukum perbaikan sistem pemerintahan dan etika. Ia tidak menyebut etis jika seorang menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis di lingkungan yang mengatur regulasi bisnis tersebut.
“Partai Demokrat juga memperhatikan etika pejabat negara dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
Terutama, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etika dan bukan etika yang dilakukan oleh para pejabat negara," jelas AHY.
"Menjadi tidak etis jika seorang menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia terlibat dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis tersebut. Jelas ada konflik kepentingan,"
"Lebih tidak etis lagi jika wilayah pejabat pejabat tersebut menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut," tambahnya.